undang undang tentang tni. Kewenangan Penyidikan oleh Angkatan Laut. undang undang tentang tni

Pengaturan tentang senjata api terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang Mengubah “ Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen ” (STBL. Bais TNI dipimpin oleh Kepala Bais TNI disebut Kabais TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI,. See full list on jogloabang. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Peran TNI dan POLRI. Sesuai dengan Undang-Undang No. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), batas usia pensiun bagi Pejabat Administrasi adalah 58 (lima puluh delapan) tahun, sedangkan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi adalah 60 (enam puluh) tahun. Aksi terorisme sepatutnya dipandang tidak hanya sebagai sebuah kejahatan, namun harus dilihat sebagai sebuah ancaman terhadap kepentingan nasional, sehingga optimalisasi peran TNI dalam pemberantasan aksi terorisme adalah. Departemen Pertahanan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara. 8 Tahun 1958 tentang Penetapan Hari Mulai Berlakunya Undang-Undang Darurat No. Berikut tugas pokok TNI: Menegakkan kedaulatan negara. Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. C. 8 Andrizal, “Anal isis Yuridis Tenta ng Keduduka n Tentara Na sional Indonesi a (TNI), 113. KETENTUAN PENUTUP. Jika merujuk pada tugas pokok dan fungsi TNI/POLRI yang telah diatur di dalam undang-undang, himbauan tersebut potensial melanggar undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik TNI atau Polri Untuk. by Ratih Muliasari. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang No. (Undang-undang RI Nomor 34/ 2004 tentang TNI, pasal 7 b poin 10). UU ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Sesuai Undang-Undang No. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota TNI maka ketentuannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (“UU 31/1997”). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa presiden merupakan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata (Chief of Army). Bantuan TNI dalam Menanggulangi Akibat Bencana Alam, Pengungsian dan Bantuan Kemanusiaan; Mengingat : 1. Dalam undang- undang RI nomor 34 tahun 2004 Bab IV Pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhanperlunya penegakan undang-undang mengenai perkara koneksitas agar lebih efektif dan efisien. Undang-Undang No 3/2002 tentang Pertahanan Negara, antara lain dalam Pasal 10 dan 11 diatur tentang peran, tugas, kedudukan dan pengerahan TNI, dan Undang-Undang No 34/2004 tentang TNI yang lebih luas mewadahi tatanan yang telah ada sebelumnya dan beberapa ketentuan lain. JAKARTA, KOMPAS. Z. Penerapan Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Perkara Asusila yang Dilakukan Prajurit TNI Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 7, Nomor 2, September 2022 3 Negara Indonesia mengenal beberapa hukum yang berlaku dalam tatanan Negara, salah satunya yaitu hukum militer. 34/2004 tentang TNI terhadap UUD 1945. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169); 2. Tanah yang melebihi batas maksimum dan tanah yang jatuh kepada negara. 3) Undang Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. UU Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berlaku saat itu bahkan mengatur mekanisme hak pilih khusus tentara dan polisi. Pemerintah didesak untuk mengadili anggota TNI yang ditetapkan sebagai tersangka. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik . 'Netralitas TNI dalam pelaksanan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 adalah komitmen yang. Aturan penilangan TNI. Didalam merumuskan Rancangan Undang-undang Pertahanan Keamanan Nasional (Hankamnas) / (RUU) Keamanan Nasional tersebut dapat difungsikan sebagai payung hukum guna menghadapi ancaman non militer, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi kepolisian semata akan tetapi menjadi tanggung. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251), dicabut. Agenda sidang Perkara Nomor 62/PUU-XIX/2021 adalah mendengarkan keterangan Pemerintah dan Ahli. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 5. 34 tahun 2004 pasal 11 ayat (1) Postur TNI dibangun dan dipersiapkan sebagai bagian dari postur pertahanan Negara untuk mengatasi ancaman bersenjata. Lalu bolehkah prajurit TNI memiliki bisnis ( TNI boleh bisnis )? Mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, seluruh prajurit TNI dilarang untuk menjalankan aktivitas bisnis ( TNI dilarang bisnis ). JAKARTA - Pemerintah menyatakan sepakat dengan permohonan menyamaratakan masa pensiun seluruh prajurit TNI di usia 58 tahun. Sebelum adanya ketetapan MPR RI No. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi, Jabatan, dan Kepangkatan diKesimpulan. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebegai revisi dari UU sebelumnya yang mengatur mengenai Pemilihan Umum telah resmi disahkan pada 16 oktober 2011. Meski demikian, Meutya menambahkan, secara umum TNI memiliki wewenang untuk melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP) di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951. 26-30/V. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terbukti melakukan tindak. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengamanatkan mengenai usaha bela negara, komponen cadangan, dan komponen pendukung diatur dengan Undang-Undang; d. Kata kunci: Perlindungan, Penduduk Sipil, Hukum Humaniter,. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2004. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republiktirto. “Misal membunuh atau merampok atau memperkosa atau melakukan tindakan korupsi, ini tindakan hukum pidana khusus. Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. TNI juga telah siap. Larangan bagi prajurit TNI untuk beraktivitas bisnis diatur dalam pasal 39 ayat (3). Namun, implementasi campur tangan tentara dalam penanganan terorisme harus didasariTNI tentang Standar Layanan Informasi di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1l ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 24,. PENGERTIAN PAJAK Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian p ajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang. Tujuan dan Fungsi Hukum Disiplin Militer. Hukum Disiplin Prajurit TNI Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa tugas pokok TNI Angkatan Laut yaitu Pertama, melaksanakan tugas Tentara Nasional Indonesia matra laut di bidang pertahanan. Pelibatan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Dewi mencontohkan, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 200 dan 280 ayat (3) UU Pemilu dan Pasal 71 ayat (1) dalam UU Pemilihan. Pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Pasal ini hendaknya menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan hakim. Dimungkinkan UU Polri. Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. - 5 - (8) Mabea Calon Pa PK TNI yang telah menyelesaikan kuliah sesuai dengan program studi atau profesi lebih cepat dariKetentuan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tahun 2013 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. Salah satu norma pada Pasal 20 ayat (1) UU PSDN disebutkan bahwa. com. Salah satu wewenang yang diatur di dalam OMSP yaitu pemberantasan terorisme. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17); 2. memberi bantuan kepada Polri. Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat TNI, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, danLiputan6. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menerima paparan rencana revisi UU itu dari Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksda Kresno Buntoro di Mabes TNI, Cilangkap,. UU No. . Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja sama dalam bidang Pertahanan. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAHANAN NEGARA. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. Download : Perpang No 73 IX 2010 ttg Penentangan Penyiksaan 4. PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELIBATAN TNI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PEMBIAYAAN 8. Mengingat : 1. E. menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. Undang-undang Nomor 14. 34/2004 tentang TNI Pasal 74 ayat 1). PENGATURAN mengenai batas usia pensiun bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi kewenangan pembuat undang-undang. (TNI) dalam menyelenggarakan pertahanan negara sesuai peran, tugas. Larangan Rangkap Jabatan Bagi TNI/POLRI. c. Pasal 73 Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan tentang TNI dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan undang-undang ini. 1. Penanggulangan Bencana. R. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat. Latar Belakang Pada dasarnya rencana tentang keterlibatan militer dalam memerangi terorisme sudah diatur Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Kata kunci: TNI, Terorisme. 34 tahun 2004 tentang TNI disebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra ataupun gabungan di bawah pimpinan Panglima. Tujuannya agar kesejahteraan prajurit lebih meningkat. Dondokambey, S. Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Hal ini diatur dalam Surat Kepala BKN Nomor K. (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan. JAKARTA, KOMPAS. 00. KETENTUAN PERALIHAN 9. Pemisahan tersebut. E. Jakarta, November 2018 Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Muhammad Nakir, S. Pertama,. Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan terhadap gugatan Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin (02/10), yang sebelumnya diajukan oleh. Untuk TNI, dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (“UU TNI”) dinyatakan bahwa fungsi TNI yaitu: Dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI mengatur soal dibolehkannya militer terlibat dalam proses Operasi Militer Selain Perang. Yang dimaksud ayat (1) sudah dijelaskan di atas tentang Organisasi TNI, terdiri atas : Markas Besar TNI dan membawahi tiga Angkatan yaitu DARAT, LAUT, UDARA. Mereka menggugat aturan tentang usia pensiun prajurit TNI yang dimuat dalam Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dokumen ini berisi 17 pasal dan 2 lampiran yang menjelaskan secara rinci tentang aspek-aspek hukum, administrasi, dan sosial budaya yang terkait dengan pembentukan. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; d. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebetulnya mengatur bahwa jabatan sipil hanya dapat diduduki prajurit yang sudah pensiun atau mundur. Undang- undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; Mengingat : 1. 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. “Sesuai pasal 13 kami bisa saja tidak menyetujui usulan tersebut dan Pak Presiden mengusulkan satu orang calon lain sebagai pengganti. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang. juga mengatur tugas dan wewenang kepolisian antara lain Undang-Undang No 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik. UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. ” (UU No. ANTARA/Genta Tenri Mawangi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya. 92 Penjelasan umum Undang-undang No. 34/2004 tentang TNI Pasal 65 ayat 2). Undang-Undang No. Pasal 3. Sesuai Pasal 2 Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Jatidiri TNI yang ke empat adalah “Tentara Profesionalâ€?. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Dari bunyi pasal tersebut, jelas bahwa prajurit yang masih aktif tidak. Pasal 20 Ayat (1) UU tersebut menyatakan, jabatan ASN diisi pegawai ASN. PP No. Namun hal ini harus dipertimbangkan berdasarkan pada kepentingan rakyat, kepentingan organisasi TNI,”. Jati diri tersebut. (2) Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum. Pasal 2 Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004, jati diri Tentara Nasional Indonesia (TNI) , yaitu: 1. Rumusan Masalah Pada saat berlakunya undang-undnag ini, semua peraturan pelaksanaan tentang TNI dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan undang-undang ini. bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Tentara Nasional Indonesia sehingga perlu diganti; e. Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pembentukan, Penetapan dan Pembinaan Komponen Cadangan; Mengingat : 1. Sinaga, Apt, MM)*. Adapun keanggotaan kelompok kerja penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Senjata Api dan Bahan Peledak adalah:Demikian jawaban dari kami tentang bolehkah anggota TNI atau Polri menjadi penjabat kepala daerah, semoga bermanfaat. TNI dan rakyat yang melakukan perlawanan bersenjata adalah kabur. Mei 29, 2023. 119-2/99 tertanggal 3 Oktober 2017 tentang Batas Usia Bagi PNS Yang Memegang Jabatan Fungsional. 3/2002 tentang Pertahanan Negara. Pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya adalah salah satu tugas yang diamanatkan undang-undang kepada TNI, dan tugas itu dijalankan oleh TNI Angkatan Darat bersama-sama komponen bangsa lainnya dengan metode Binter dalam bentuk kegiatan. namun dalam sistem peradilan militer, TNI mempunyai hukum acara tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Militer. Bab I Tentang Kejahatan antara lain dijelaskan pada Pasal 113 a ayat (1) berbunyi :. berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun. Catatan Kritis Koalisi Sipil soal Revisi UU TNI. 2. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Jati Diri Tentara Nasional Indonesia. BAB I. Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok TNI disebutkan bahwa tugas pokok tersebut dilakukan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kepolisian dan Polisi Militer terus menyelidiki kasus kematian anak perwira menengah. undang-undang tersebut terjebak pada tarik menarik kepentingan1. ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) dilingkungan TNI sebenarnya juga dapat digunakan sebagai acuan. e. Pasal 3 mengamanatkan dalam pengerahan dan Analisa Kasus Menurut Undang-Undang No. 34/2004 tentang TNI Pasal 74 ayat 1). Time. , M. Rencana revisi ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713); 2. "Revisi itu semangat utamanya harus. Vendor Conference Medical Equipment Supplier. Pasal 10 UUD 1945 tentang kekuasaan tertinggi TNI, merupakan salah satu pasal yang tak tersentuh amandemen. VOA sudah berusaha menghubungi sejumlah pejabat TNI, namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari mereka terkait usulan peradilan koneksitas. 34 T ahun 2004 T entang TNI, Fungsi dan Tujuan TNI, Mabes TNI, Jakarta • Peraturan perundang-undangan: Undang-undang Nomor 34 T ahun 2004 T entang T entara Nasional IndonesiaUndang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 51, pasal 52 dan pasal 53 tentang Penjaminan Mutu;. Dalam undang – undang ini mengatur pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Polri dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun teknik profesi, terutama hak. Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kewenangan Penyidikan oleh Angkatan Laut. Di Indonesia, prajurit TNI akan diadili dengan mekanisme peradilan tersendiri. Secara administrasi, TNI di bawah. Kepercayaan publik terhadap pemberian hak pilih bagi TNI/Polri belum sepenuhnya hadir. Hal itu terungkap dalam sidang pengujian materi UU TNI yang digelar di gedung Mahkamah Konstitusi (MK),. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat. Selanjutnya, pada tahun 2004 dibentuk pula undang-undang khusus tentang TNI. Revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinilai akan menjadi cek kosong kembalinya dwifungsi. 2009. Sekilas informasi, pada dasarnya Anggota TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara [1]. TNI yang memiliki fungsi pembinaan kekuatan matra yang berada di bawah komando Kepala Staf Angkatan. ” (UU No. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 yang berisi :Pers Release.